Strategi Turunkan Emisi Berbasis Lahan Di Jambi

(beritasatu.com)- Pada Persetujuan Paris, Indonesia menargetkan penurunan Emisi Karbon 29% dengan upaya sendiri (2030), dan 41% dengan dukungan internasional. Kebijakan ini dikenal sebagai Nationally Determined Contribution (NDC).

Upaya dilakukan pemerintah mencapai target NDC. Dunia internasional telah mengulurkan tangannya membantu Indonesia menekan emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satunya BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL), inisiatif pendanaan multilateral yang dikelola Bank Dunia.

“Proyek (BioCF-ISFL) ini mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca sektor lahan, dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, mendukung pertanian berkelanjutan,” ungkap Laksmi Dhewanthi selaku Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian KLHK.

“Serta perencanaan, kebijakan, dan praktik penggunaan lahan yang lebih cerdas melalui skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+),” imbuhnya.

Menurutnya, Indonesia berpotensi mendapat pembiayaan total sebesar US$85 juta untuk menekan emisi berbasis lahan. Implementasinya, pemerintah memilih Jambi, lokasi pelaksanaan proyek BioCF-ISFL.

“Kita harap program itu membantu Pemprov Jambi menurunkan emisi GRK-nya 16,4 juta ton CO2e pada akhir 2025 atau setara dengan 38% dari total emisi GRK Provinsi Jambi tahun 2025,” jelas Laksmi.

“Capaian ini diharapkan berkontribusi optimal 3,2% pada capaian penurunan emisi nasional dalam kerangka NDC Indonesia,” imbuhnya.

Pemilihan Jambi bukan tanpa alasan. Jambi memiliki tingkat deforestasi tinggi. Selama 2006-2018, hutan alam tutupannya berubah jadi tutupan lain mencapai 850.000 ha atau rata-rata 80.000 ha per tahun.

Jambi juga salah satu provinsi yang memiliki progres pesat dalam penyiapan perangkat REDD+. “Antara lain Strategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP), dan dokumen Green Growth Plan (GGP)/Peta Jalan Pertumbuhan Hijau Provinsi Jambi 2020-2045” jelas Laksmi.

Jambi punya kebijakan yang dibutuhkan program penurunan emisi seperti pencegahan kebakaran hutan, resolusi konflik, serta skema perhutanan sosial. Secara nasional, Jambi itu provinsi dengan penetapan hutan adat terbanyak. Jambi dinilai memiliki Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang aktif.

Tiga fase pembiayaan

Pembiayaan BioCF-ISFL diberikan dalam 3 fase. Fase pertama adalah persiapan yang berlangsung 2018-2021 dengan total hibah US$1,5 juta.

Fase ini outputnya dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fase ke-2 dan ke-3. Di antaranya dokumen Program Penurunan Emisi Berbasis Wilayah Provinsi Jambi atau Emission Reduction Program Document (ERPD).

“Termasuk penyusunan baseline dan mekanisme Monitoring, Analysis and Reporting (MAR) atau Pengukuran, Analisa, dan Pelaporan penurunan emisi GRK, Benefit Sharing Mechanism (BSM) atau Mekanisme Pembagian Manfaat. Juga dokumen kerangka perlindungan (Safeguards) lingkungan dan sosial,” imbuhnya.

Kedua, Fase Pra Investasi (Pre-Investment) pada tahun 2021-2025 berupa hibah melalui Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) senilai US$ 13,5 juta.

“Investasi awal sebagai katalis memperkuat kelembagaan dan kebijakan dan di lapangan intervensi penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk menurunkan emisi. Termasuk kegiatan di tingkat lapangan adalah meningkatkan mata pencaharian masyarakat, mengurangi konflik tenurial dan pengendalian kebakaran hutan-lahan,” jelas Laksmi.

Ketiga, Fase Pembayaran Berbasis Kinerja (Result Based Payment) US$ 70 juta, bila berhasil menurunkan emisi 14 juta ton CO2-eq dalam krurun waktu 2021-2025.

“Pembayaran ini setelah Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) atau naskah Perjanjian Pembayaran Penurunan Emisi disepakati dan ditandatangani kedua pihak (Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia) pada 2021,” pungkas Laksmi.

Strategi Pemprov Jambi

Gubernur Jambi Al Haris memaparkan strategi pemerintah mencapai target penurunan 16,4 juta ton CO2e. Di antaranya mengintegrasikan program BioCF ISFL ke rencana implementasi GGP/ Pertumbuhan Hijau Provinsi Jambi 2020-2045. Dan fokus mencegah hilangnya tutupan hutan alam yang tersisa di Jambi.

“Pemerintah akan mengintegrasikan program BioCF ISFL ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026. Serta memperkuat kebijakan dan kelembagaan di provinsi,” jelas Haris. Pihaknya akan fokus memperkuat mata pencaharian (existing dan alternatif) masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Secara umum, BioCF-ISFL dilaksanakan di seluruh Provinsi Jambi. Namun, ada skala prioritas intervensi penurunan emisi lewat investasi awal J-SLMP. Yakni Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) meliputi KPH Bungo, KPH Merangin, KPH Hilir Sarolangun, dan KPH Tanjung Jabung Barat.

“Juga kawasan konservasi Taman Nasional (TN) Kerinci Seblat, TN Bukit-12, TN Berbak dan Sembilang, TN Bukit Tiga Puluh, dan Kawasan konservasi (cagar alam) yang dikelola Balai Konservasi SDA Jambi,” katanya.

“Lokasi itu dipilih berdasar proporsi tutupan hutan alam yang tersisa dan laju ancaman deforestasi dan degradasi masih terkendali serta keterwakilan ekosistem gambut,” tutupnya.

(Jayanti Nodo Shofa; jns; Bahan dari :  BeritaSatu.com dan https://www.beritasatu.com/nasional/838649/ini-strategi-pemerintah-turunkan-emisi-berbasis-lahan-di-jambi)-FatchurR *