Hunian TNI-Polri Di Ibukota Baru

(cnbcindonesia.com)-JAKARTA; Pemerintah melalui Kemen-PUPR telah merancang skema perumahan untuk menteri, ASN, TNI, Polri, Paspampres hingga BIN di Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim. Rencananya rumah itu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah IKN di Penajam Paser Utara.

Dalam dokumen PUPR yang diterima CNBC Indonesia dijelaskan, di kawasan KIPP akan dibangun 100.000 unit rumah hingga 2045, dengan target populasi yang akan menghuninya 320.000 orang. Adapun kawasan permukiman di terbagi 4 zona yakni Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.

Dari dokumen itu rumah ASN, TNI, dan Polri menyebar atau tersedia di 4t zona. Jumlah hunian yang dialokasikan, komposisinya : 70% ASN, TNI, dan Polri dan 30% lainnya masyarakat umum. Rinciannya   73.026 berbanding 9.327 hingga 27.000.

Pemerintah menyebut, pembangunan mulai dilakukan di Zona 1A dengan jumlah 11.269 unit rumah. Ini dikhususkan bagi ASN, TNI, dan Polri.

Sebanyak 2.036 unit rumah dibangun dengan APBN. Dan 9.232 dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Yakni, 888 unit untuk Paspampres, 382 unit untuk Polri, 1.444 unit untuk TNI. Lalu 139 rumah untuk BIN, dan 8.774 unit untuk ASN pemerintahan.

Secara rinci, akan dibangun perumahan berbagai jenis tipe, mulai rumah tapak, rumah vertikal (rumah susun/rusun), dan hostel. Rumah tapak akan jadi tempat tinggal pimpinan tinggi Indonesia seperti menteri, dengan luas bangunan 400 m2 dan luas tanah 1.000 m2.

Rumah susun dibangun dengan berbagai tipe. Tipe 50 untuk pejabat fungsional seperti ASN, tipe 70 untuk pejabat eselon III, tipe 120 untuk eselon II, dan tipe 120 untuk pejabat eselon I dan jabatan setara lainnya.

Hostel dibangun dengan luas bangunan 250 m2 untuk tiap unit. Satu unit bisa dihuni 32 orang. Nah, hostel ini akan dihuni oleh personel pertahanan dan keamanan (HANKAM) seperti TNI, Polri, Paspampres, dan BIN.

Deputi Bidang Pengembangan Nasional Bappenas (Regional Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut alasan TNI-Polri pindah dulu. Karena kedua lembaga itu untuk memastikan keamanan wilayah.

“Itu kajian persiapan, pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah TNI, Polri memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” kata Rudi beberapa waktu lalu.

(ca; Cantika Adinda Putri;  Bahan dari : https://www.cnbcindonesia.com/news/20211006181216-4-281938/ini-bocoran-hunian-tni-polri-di-ibu-kota-baru-bikin-ngaga)-FatchurR *