logo-FIFGROUP-vertical logo-FIFASTRA-vertical logo-SPEKTRA-vertical

Mewaspadai Raja raja kecil

Raja kecilJakarta – Jika seorang warga diterima kerja di kantor Pemda, maka kecenderungan korupsi adalah 1,6x, lebih tinggi dari kemungkinan perilaku korup pegawai baru di pemerintah pusat, yang 1,1x. Skala ini hasil penelitan cukup PPATK, lembaga anti pencucian uang yang kita miliki.

 

Temuan ini konsisten dengan kinerja KPK yang mengungkap banyak kasus korupsi yang menggurita di daerah, melibatkan jajaran Pemda dan atau anggota DPRD, praktis ditemui di seluruh provinsi.

 

Hasil riset PPATK dan temuan fakta hukum KPK disimpulkan: berakarnya perilaku korup di Indonesia salah satunya disebabkan oleh munculnya “raja-raja kecil” di daerah yang berkoalisi dengan para pengusaha hitam untuk menguasai sumber pendapatan demi keuntungan pribadi.

 

Jika ada yang mengira ex Gubernut RAC satu-satunya “ratu kecil” yang memimpin rejim korup, temuan KPK dan PPATK 2014 menunjukkan pandangan itu keliru. Fenomena raja/ratu kecil yang membuat korupsi seperti tidak ada habisnya, tak peduli berapa banyak yang sudah tertangkap dan dipenjara.

 

Terbentuknya “Kerajaan” di Daerah
Fenomena raja kecil didahului naiknya individu korup kepala daerah, lalu membentuk mafia birokrasi. “Ketika rekrutmen memilih orang yang korup, ketika menjabat dia akan berperilaku koruptif dan malah menularkan perilaku korup ke aparat di bawahnya,” kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso acara talk show TV.

 

Apa yang dia katakan bukan tanpa dasar, karena PPATK sudah melakukan riset panjang tentang kepala daerah, sejak 2005 hingga 2012. Dari riset itu diketahui adanya pola hubungan yang khas antara kepala daerah korup dengan pengusaha curang.

 

“Penguasa hitam cenderung serakah mencapai kekuasan semata, pengusaha ingin laba sebanyaknya. Akhirnya dibarter kekuasan dengan keuntungan,” kata Agus. Akibat interaksi semacam ini rakyat tersisih, dengan kata lain APBD tidak berpihak ke kepentingan umum, dampaknya lingkungan rusak, tingkat kemiskinan tidak berkurang atau malah naik, rentan terjadi konflik sosial dan lain-lain.

 

Demi mengamankan dan memuluskan kongkalingkong dengan pengusaha ini, kepala daerah yang korup akan membangun “mafia birokrasi” dengan menularkan perilaku korupnya ke eselon bawah. Inilah penjelasan kenapa semangat perilaku korup di pemda lebih besar daripada di instansi pusat.

 

Modus Operandi Tidak Cerdas
Setelah kongkalingkong terjalin dan mafia birokrasi terbentuk, lanjut pengurasan APBD dengan pola mirip di kalangan para raja kecil ini. Apa modusnya? “Kalau menyebut tipologi kepala daerah, itu biasanya penyelewengan perizinan, markup barang dan jasa tapi mark down produksi, penyelewengan dana bantuan sosial, dana hibah, dana pendidikan dan lain-lain,” kata Agus.

 

Kita tak asing berita ratusan kepala daerah, jajaran mereka dan anggota DPRD terjerat kasus dana bansos, dana hibah, penyalahgunaan izin alih fungsi lahan dan banyak lagi yang telah diungkap KPK. Metode kejahatan mereka ini tidaklah canggih, namun masif dan sistematis hingga tiap kasus yang diungkap bisa jadi harus berurusan dengan puluhan tersangka sekaligus, kerja berat untuk aparat yang terbatas jumlahnya.

 

Ketika uang haram didapat, para raja kecil dan punggawanya juga tidak terlalu pintar menyembunyikan atau mencucinya, kadang pamer dalam bentuk gaya hidup yang berubah drastis. Para pegawai PPATK tentu dibekali ilmu penelusuran harta ilegal yang canggih. Dalam banyak kasus mereka tak perlu menggunakan seluruh ilmunya.

 

Cukup dengan teknik follow the money, bukan follow the suspect, prinsip investigasi konvensional. Korupsi adalah demi keuntungan pribadi, sehingga uang yang didapat pasti tak kemana-mana. Biasanya mereka berusaha menyembunyikan dan mengalirkan dana ke orang yang dipercaya: istri, anak, menantu, istri kedua, istri ketiga, keponakan, ajudan, bahkan sopir dan office boy.

 

Pendeknya kalau ditelusuri dengan follow the money, uang itu akan balik lagi ke yang bersangkutan. Mudah menelusuri aliran dana haram adalah satu hal, tapi menindak kejahatan itu hal lain lagi. PPATK melaporkan banyak transkasi mencurigakan atau rekening tak wajar kepala daerah dan mantan kepala daerah ke semua lembaga hukum yang berkompeten. KPK bekerja keras merespons seperti melebihi batas kemampuannya. Tapi bagaimana dengan kepolisian dan kejaksaan?

 

Rekening Gendut Kepala Daerah
Aman untuk mengatakan PPATK tidak sulit menelusuri aliran dana haram atau memantau rekening kepala daerah yang besarnya tak wajar. Pekan lalu Kepala PPATK M-Yusuf mengatakan ada lebih dari 20 kepala daerah atau mantan kepala daerah diketahui nilai rekeningnya di luar kewajaran, sehingga terindikasi korupsi dan pencucian uang. Ada yang punya dana hingga Rp50 miliar menurut penulusuran transaksi sejak 2009.

 

Meksi dia tidak menyebut nama, kabarnya menyebut di antara daftar itu termasuk mantan gubernur. Satu hal yang menarik dan layak diapresiasi, PPATK mulai bicara ke media. Menjadi rahasia umum tahun-tahun silam, lembaga ini kerap melaporkan transaksi mencurigakan ke lembaga yang berwenang menyidik, namun jarang ada tindak lanjut.

 

Karena PPATK tidak berwewenang penindakan, mereka tidak bisa berbuat kalau laporannya tidak disidik. Sikap diam PPATK memunculkan bahaya lain, karena data intelijen berharga mereka bisa memberi senjata ampuh bagi para oknum jahat di lembaga hukum untuk mendapatkan mangsa.

 

Dengan data yang tidak diketahui publik, oknum penegak hukum bisa mendatangi target melakukan pemerasan: dibayar atau kasusnya disidik. Pemberitaan rekening kepala daerah ini tak perlu disikapi sebagai cara mencari sensasi oleh PPATK, namun justru perlu diapresiasi sebagai upaya mendorong lembaga hukum serius menindaklanjuti info berharga hasil kerja keras PPATK. Masyarakat bisa menagih ke jaksa agung atau kapolri tindak lanjut kasus-kasus ini.

 

Jangan Pilkada Langsung Disalahkan
Selain kelambanan polisi-jaksa merespons info korupsi di daerah, ada hal lain yang lebih buruk. Maraknya korupsi di daerah jadi komoditas politik mendukung upaya mengembalikan mekanisme Pilkada lewat voting DPRD.

 

Alasan kelompok ini, pilkada langsung dan otonomi daerah memberi sekaligus senjata dan ruang untuk perilaku korup di daerah, karena bupati/walikota memiliki kekuasaan besar mengelola sumber daya dan tidak harus tunduk pada presiden. Ini salah kaprah.

 

Dipilih langsung saja bisa korupsi, apalagi kalau kepala daerah ditunjuk berdasarkan kompromi para partai politik. Kalau demikian, mafia birokrasi bukan hanya terisolasi di daerah, tapi bisa ke pusat tergantung besar-kecilnya parpol pengusung.

 

Pilkada langsung adalah sistem demokratis agar pemilih mengenal yang dipilih. Otonomi daerah bertujuan mulia agar sumber daya daerah bisa dinikmati penduduk asli dan mengurangi beban subsidi pusat. Kalau akhirnya yang terpilih orang korup, dan otonomi melahirkan perda yang aneh, kesalahan ada pada si koruptor. Jangan menyalahkan pemilih, karena sama dengan menyalahkan rakyat.

 

Yang penting membuat sistem yang memonitor kinerja kepala daerah dan birokrasi dan menjamin tiap perilaku menyimpang dihukum, “no thief can go unpunished.” Solusi yang dibutuhkan, agar KPK yang hanya lembaga ad hoc tidak seperti kerja sendirian menjalankan sistem ini, sementara kita punya lembaga permanen yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Gaduh pilkada langsung/tak langsung di DPR bukan solusi hukum, tapi sirkus politik.

 

Kasus-kasus
Bagi yang keberatan istilah ‘raja kecil’, kasus korupsi yang menjerat mantan gubernur RAC dan Ketua DPRD Bangkalan FAI mungkin bisa mengubah pandangan mereka. Sebelum RAC menjadi terpidana 2014 ini, hampir semua orang yang memiliki proyek miliaran di semua kabupaten/kota di propinsi ini lebih dulu berurusan dengan saudara, teman atau RAC.

 

Keluarga besar wanita itu punya wakil hampir di seluruh elemen legislatif dan eksekutif, baik adik, saudara tiri, ipar, keponakan dll. Bukan hal aneh kalau RAC melantik bupati yang adiknya sendiri. Kalau ada adiknya yang tidak menjadi pejabat, tapi istri dia walikota. RAC adalah ratu.

 

Mafia birokrasi ini terungkap dalam puluhan sidang terbuka di pengadilan dengan terdakwa RAC dan adiknya. FAI ditangkap ketika menjabat ketua DPRD, namun menurut penelusuran KPK kasus korupsi yang menjeratnya dimulai sejak dia jadi bupati. Kini, Bupatinya anak laki-laki Fuad, dan dia yang melantiknya.

 

Ibarat raja, mereka ini meneruskan dan membagi kekuasaan di dalam klan keluarga. Dan sayangnya mereka ini bukan ratu adil. Fenomena mafia birokrasi di daerah ini penting untuk dijadikan sebagai target utama perang melawan korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

Menjelang akhir jabatannya, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan 287 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Mari kita renungkan : ratusan orang yang punya akses ke sumber-sumber pendapatan daerah dan masing-masing memimpin jutaan rakyat berperilaku korup menurut fakta hukum yang diyakini penyidik.

 

Indonesia memiliki 415 kabupaten dan 93 kota, sehingga dari fakta di atas berarti sebagian besar kabupaten dan kota dipimpin orang korup. Bagaimana Indonesia bisa sejahtera, maju, adil dan makmur dengan kondisi seperti ini?

 

Jadi pelajaran penting di tahun 2014 ini adalah, mafia birokrasi dan korupsi di daerah harus menjadi prioritas penindakan. Para raja kecil yang korup harus dilengserkan menurut hukum, sebelum mereka tumbuh menjadi besar dan bersatu dengan sesama raja lainnya untuk menciptakan tirani.

 

Sekarang kita tahu wacana KPK untuk mendirikan cabang di daerah bukan tanpa alasan. Tapi KPK tak akan bisa menangani tugas maha berat ini, jadi mari bangkit Bapak Ibu Jaksa dan Bapak Ibu Polisi. (Penulis: Heru Andriyanto/HA; http://www.beritasatu.com/nasional/236615-fenomena-raja-kecil-sikat-sebelum-jadi-besar.html)-FatchurR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Langganan Artikel Gratis
Dengan mendaftarkan alamat email dibawah ini, berarti anda akan selalu dapat kiriman artikel terbaru dari Alumnimaterdei

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Anda pengunjung ke
UD. Setiadarma
Best PRICE, Best QUALITY & Best for YOU! Setiadarma

UD. Setiadarma-Surabaya Sidharta Krisnamurti HP. 08165419447

Percetakan Offset Sidoyoso
Jl. Kedung Cowek 205 Surabaya (0351) 3770001-3718318 Fax. 3763186
Bosch
Bosch Jl. kedungsari 117-119 Surabaya Telp. (62-31) 5312215-5353183-4 Fax. (62-31) 5312636 email: roda_mas888@yahoo.com
Download Buletin Media Alumni Edisi 2
Buletin-MA-utk.-Widget Buletin Media Alumni bag. 1, kilk disini Buletin Media Alumni bag. 2, klik disini buletin Media Alumni bag. 3, klik disini
Alamo
alamo
Download Buletin
buletin-IAMDP 8 Download Buletin klik pada Gambar
Sahabat kita