Membuktikan kecurangan Pilpres

TIGA hari pasca pengumuman KPU yang menetapkan dan mengesahkan pasangan JW-JK sebagai presiden-wakil presiden terpilih 2014-2019, pasangan calon presiden-calon wakil presiden PH mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

 

Kubu PH mengklaim punya 2 juta lb bukti dan 500 saksi terkait dugaan kecurangan Pilpres di sejumlah provinsi yang dilakukan terstruktur-sistematis-masif. Hakikatnya pembuktian dalam hukum acara MK tidak berbeda prinsip dengan pembuktian perkara lain, perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara.

 

Empat hal fundamental : Ian Dennis dalam The Law Evidence (third edition, Sweet and Maxwell, London, 2007, halaman 5-6) mengemukakan ; 4 hal yang fundamental terkait pembuktian.

Pertama, bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti itu berkaitan dengan fakta yang menunjuk suatu kebenaran dari suatu peristiwa.

 

Kedua, suatu bukti harus dapat diterima (admissibl). Bukti yang diterima harus relevan. Sebaliknya, bukti yang tidak relevan tidak akan dapat diterima. Namun dapat saja suatu bukti relevan, tetapi tidak dapat diterima. Bukti yang diterima pasti relevan, tetapi tidak sebaliknya, bukti yang relevan belum tentu dapat diterima. Dengan kata lain, primafacie dari bukti yang diterima adalah bukti yang relevan.

 

Ketiga, apa yang disebut sebagai exclusionary rules. Dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah exclusionary discretion. Phyllis B Gerstenfeld memberikan definisi exclusionary rules sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum.

 

Tegasnya, peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Terlebih dalam rangka mencari kebenaran materiil, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.

 

Keempat, dalam konteks pengadilan, bukti relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi hakim. Dalam konteks ini, kita memasuki kekuatan pembuktian (weight of the evidence-bewijskracht). Di sini hakim menilai tiap alat bukti yang diajukan-kesesuaian antara bukti yang satu dan bukti yang lain-akan menjadikan bukti itu sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

 

Bukti dan saksi

In casu a quo gugatan yang diajukan kubu PH jika dihubungkan dengan hal fundamental dalam hukum pembuktian ada beberapa catatan penulis.Pertama, berdasar berkas permohonan sengketa pemilu yang diunggah di situs resmi MK,www.mahkamahkonstitusi.go.id, sesaat setelah kubu PH mendaftarkan gugatan, terlihat jelas ketidakcermatan Tim Kuasa Hukum PH dalam menyusun permohonan.

 

Ketidak-cermatan itu : Uraian masalah di Sumsel yang sama persis dengan di Sumbar. Demikian pula uraian permasalahan di Bengkulu yang sama persis dengan Kep-Bangka Belitung, angkanya pun tidak berubah. Selain itu, terdapat salah kutip seperti dalam uraian permasalahan di Jabar, tiba-tiba muncul perolehan hasil penghitungan suara di daerah Maluku. Selanjutnya di Prov-Riau, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, dan Gorontalo tidak terdapat uraian permasalahan (Kompas, 30 Juli 2014).

 

Ketidakcermatan ini berkaitan erat dengan bukti yang relevan. Kendati hukum acara MK menoleransi adanya mekanisme perbaikan permohonan, sewajarnya fundamentum petendi (dasar gugatan) disusun berdasarkan bukti yang relevan.

 

Adanya fundamentum petendi yang di- copy-paste antara satu provinsi dan provinsi lain dan permohonan tanpa uraian permasalahan di beberapa provinsi berindikasi kuat permohonan itu tanpa bukti yang relevan dan cenderung unfair prejudice, yang tidak boleh dalam mencari kebenaran materiil.

 

Asumsi ini dibangun untuk mengonstruksikan kecurangan pilpres berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara bukti-bukti yang ada di satu provinsi digeneralisasi terjadi pula di provinsi yang lain. Tegasnya, permohonan tersebut lebih pada asumsi dan tidak berdasarkan bukti yang relevan.

 

Kedua, masih berkaitan dengan yang pertama, jika suatu bukti tidak relevan, secara mutatis mutandis bukti tersebut juga tidak admissible. Konsekuensi lebih lanjut bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

 

Ketiga, terkait 2 juta lb bukti dan 500 saksi. Pertanyaannya, bagaimana 2 juta lb bukti itu diperoleh? Apakah perolehannya sesuai prosedur hukum pembuktian? Bagaimana memvalidasi banyak bukti yang dimiliki? Hal ini pertanyaan mendasar menyangkut exclusionary rules. Demikian pula 500 saksi yang disiapkan.

 

Patut dipertanyakan kualitas pribadi saksi, sumber dan substansi kesaksian, sebab apa saksi tahu dan bagaimana hubungan serta kesesuaian antara satu saksi dan saksi lain. Sejumlah pertanyaan terkait exclusionary rules penting untuk digali dalam rangka mencegah rekayasa alat bukti, termasuk saksi palsu.

 

Keempat, jika terdapat ketidaksesuaian antara bukti yang diajukan dan bukti yang dimiliki KPU, termasuk Bawaslu, maka Majelis Hakim MK dihadapkan pada weight of the evidence. Hakim harus mengevaluasi dan menganalisis setiap bukti yang ada.

 

Jika bukti yang diajukan pemohon dan termohon memiliki kekuatan pembuktian sama, dalam konteks yang demikian, hakim akan berpegang pada postulat in dubio pro reo. Artinya, dalam keragu-raguan hakim harus memutuskan yang menguntungkan bagi termohon atau tergugat.

 

Pembukaan kotak suara

Kelima, sebagai catatan terakhir perihal pembukaan kotak suara oleh KPU dan Bawaslu. Perlu dipahami bahwa in casu a quo, KPU dan Bawaslu adalah termohon-tergugat. Dalam hukum pembuktian modern harus ada jaminan keseimbangan antara hak penggugat (pemohon)-hak tergugat (termohon).

 

Di satu sisi, pada pihak penggugat atau pemohon berlaku asas actori incumbit probatio: siapa yang mengaku haknya, dia wajib membuktikan. Namun, di sisi lain, tergugat (termohon) punya exculpatory evidence. Artinya, tergugat atau termohon memiliki hak seluasnya membuktikan dia tidak bersalah atas suatu gugatan atau permohonan.

 

Pembukaan kotak suara oleh KPU-Bawaslu, selama sesuai dengan prosedur, termasuk dihadiri saksi dan aparat berwenang, adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum. Pembukaan kotak suara, sebagai exculpatory evidence yang dimiliki KPU untuk persiapan menghadapi pembuktian yang diajukan kubu PH. (Prof. Eddy OS Hiariej; – Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM; Kompas, Rabu, 6 Agustus 2014; http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/08/06/14581461/print.kompas.com)-FatchurR

One Response to Membuktikan kecurangan Pilpres

  • GoHwieKhing King Gaudi D50-A60 says:

    Baik baik saja kita jadi tau dari artikel ini bagaimana proses pembuktian kecurangan Pemilu. Yang saya catat lah sudah umum di Indonesia apa saja dicurangi, dari urusan naik kelas sampai masuk sekolah dan cari pekerjaan ya bisa dicurangi. Begitu juga urusan Penegakan hukum yang kerocok sampai ke MK ya bisa dicurangi. Pemilu kali ini idem dito. Jadi daripada cape cape cari alasan pembenaran tuntut menuntut penyelenggaraan Pemilu, bok ya sudahlah terima kalah saja. Kemudian Presiden Pemenangnya elama menjabat diawasi ketat sehingga sulit kalau mau ga benar. Ini kan lebih membangun masa depan Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Langganan Artikel Gratis
Dengan mendaftarkan alamat email dibawah ini, berarti anda akan selalu dapat kiriman artikel terbaru dari Alumnimaterdei

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Anda pengunjung ke
UD. Setiadarma
Best PRICE, Best QUALITY & Best for YOU! Setiadarma

UD. Setiadarma-Surabaya Sidharta Krisnamurti HP. 08165419447

Percetakan Offset Sidoyoso
Jl. Kedung Cowek 205 Surabaya (0351) 3770001-3718318 Fax. 3763186
Bosch
Bosch Jl. kedungsari 117-119 Surabaya Telp. (62-31) 5312215-5353183-4 Fax. (62-31) 5312636 email: roda_mas888@yahoo.com
Download Buletin Media Alumni Edisi 2
Buletin-MA-utk.-Widget Buletin Media Alumni bag. 1, kilk disini Buletin Media Alumni bag. 2, klik disini buletin Media Alumni bag. 3, klik disini
Alamo
alamo
Download Buletin
buletin-IAMDP 8 Download Buletin klik pada Gambar
Sahabat kita