Jangan landasi sakit hati

Saat ini di DPR RI, sedang bergulir pembahasan RUU Pilkada melalui DPRD yang di gagas dan didukung oleh Tim Koalisi Merah Putih. Banyak kalangan menentang RUU. salah satunya seperti yang di lakukan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Keseriusannya menentang UU yang akan di sahkan 25/9/2014 ini dibuktikannya dengan mengirimkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partanya 10/9/2014 yang telah mengusungnya menjadi Wagub dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi.

Banyak pihak yang mendukungnya, tidak sedikit pula yang mengejeknya. menyebutnya seperti tokoh Malin Kundang. Jujur……………… Saya sebagai masyarakat awam heran dengan pemikiran sebagain para Para Petinggi Negara yang (katanya) terhormat atau para pejabat politik tanah air.

Apa yang mereka perjuangkan dikursi kehormatan sana? Untuk rakyat, atau kepentingan politik praktis. Dulu, demi reformasi demokrasi banyak mahasiswa, rakyat jadi korban tragedi 1998 saat pelengseran rezim orde baru. Pemilu langsung, pilpres langsung dan mundurnya Soeharto dan kroni-kroninya.

Kini, saat reformasi yang di perjuangkan itu mulai memperlihatkan hasilnya, tiba-tiba hendak di kebiri hanya karena sakit hati kalah dalam pertarungan memperebutkan KURSI RI-1, lalu tujuan menjadi pejabat negara itu apa?

Jika RUU Pilkada oleh DPRD di sahkan, maka hak-hak politik rakyat sama dengan di kebiri. Rakyat tidak bisa lagi menyuarakan haknya. Saat ini hak rakyat sudah di kebiri. DPR-DPRD yang konon wakil rakyat tidak serius mewakili konstituennya. Sebagian mereka sibuk menimbun kekayaan diri.

Konon, Pilkada melalui DPRD untuk menghemat biaya, benarkah ? Saya yakin, yang terjadi kelak KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) setiap orang yang berminat jadi pejabat setingkat kepala daerah harus bermodal besar agar jalan menuju kursi kepemimpinan di daerah dapat lampu hijau dari DPRD…

Setelah naik jadi kepala daerah, ia akan disibukkan mengembalikan modal, menyenangkan anggota dewan yang memilihnya, politik balas budi. Maka ia tidak akan memiliki waktu untuk memikirkan rakyat. Inikah yang disebut demi rakyat??

Pusing kalau memikirkan tingkah para pejabat di negeriku sana, jika hal2 yang saya bayangkan dan analisa ini benar. Aku hanya bisa berdoa semoga mereka masuk syurga, tapi jangan rebutan n  buru2 lho. (Liza Liztyanna; http://m.kompasiana.com/post/read/673692/3/politik-sakit-hati-pejabat-indonesia-sengsarakan-rakyat.html)-Aguk